Pemerintah akan Seleksi Massal Guru Honorer di 2021

Pemerintahan merencanakan buka penyeleksian penerimaan guru honorer secara massal pada 2021 kedepan. Ini diutarakan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

 

“Di 2021 kita akan sediakan proses penyeleksian massal, di mana seluruh guru honorer akan punyai peluang untuk memperlihatkan kelaikannya lewat satu test online,” kata Nadiem dalam sesion teleconference, Selasa (17/11/2020).

Tentang hal guru honorer yang lulus penyeleksian itu nanti akan dengan status selaku Karyawan Pemerintahan dengan Kesepakatan Kerja atau PPPK.

Menurut Nadiem, proses penerimaan ini adalah wujud suport dari pemerintahan pusat untuk tingkatkan kesejahteraan beberapa karyawan honorer. Ia juga pastikan semua guru honorer secara serempak semua dapat turut test kelulusan jadi PPPK.

“Bermakna mereka dapat mendapatkan peluang yang adil untuk dapat menunjukkan kelaikan mereka jadi aparat sipil negara atau ASN,” tutur ia.

Nadiem mengatakan, pemerintahan sungguh-sungguh supaya semua guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang dengan status non-PNS atau swasta dapat terjaga hidupnya.

“Jadi ini beberapa langkah riil yang sudah kita kerjakan untuk guru-guru non-PNS kita. Dan yang akan datang bisa menjadi satu taktik kita untuk merengkuh beberapa guru honorer dan memberikan peluang yang adil untuk mereka untuk berperan serta tingkatkan kesejahterannya,” katanya.

Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menjelaskan, pemerintahan akan memberi Kontribusi Bantuan Gaji (BSU) untuk pengajar, terhitung dosen dan guru dan tenaga pengajaran non-PNS yang tercatat di Kemendikbud.

Ia menerangkan, persyaratan yang terima kontribusi ini, ialah mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta.

“Kriterianya itu benar-benar terang, jika yakni guru non-PNS yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta,” kata Nadiem lewat saluran Youtube Kemendikbud RI, Selasa (17/11/2020).

Karena itu, ia mengutamakan, jika guru atau tenaga pengajaran yang upahnya di atas Rp 5 juta, tidak akan diberi kontribusi.

“Bagaimana (guru) di beberapa sekolah elite yang memiliki bayaran besar? Jika mereka dibayarkan di atas Rp 5 juta mereka jangan terima kontribusi gaji ini. Dan seluruh guru swasta honorer non-PNS yang di bawah Rp 5 juta itu dapat terima,” terang Nadiem.

Ia menerangkan, sudah mempersiapkan bujet sejumlah Rp 3,6 triliun buat membayar program ini. “Ini untuk keseluruhan target sejumlah 2.034.732 orang,” kata Nadiem.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im menambah, beberapa guru yang akan terima kontribusi itu tidak bisa terima kontribusi dari Kementerian Ketenagakerjaan s/d tanggal 1 Oktober 2020.

“Dan pun tidak turut program prakerja,” tutupnya.

DPR dan pemerintahan setuju akan meniadakan tenaga honorer di lingkungan lembaga pemerintahan lewat meeting Komisi II DPR – Kementerian PAN-RB.

By Timothy

error: Content is protected !!