Guru yang Palsukan Data Penerima Subsidi Gaji Rp 1,8 Juta Bakal Ditindak

Pemerintahan lewat kementerian pengajaran dan kebudayaan (kemendikbud) mulai salurkan bantuan upah atau kontribusi bantuan gaji (bsu) sejumlah rp 1.8 juta ke pengajar dan tenaga kependidikan (ptk) seperti guru dan dosen non-pns. Proses aktivasi rekening dan pencairan kontribusi akan dikerjakan sampai 30 juni 2021.

 

Menteri pengajaran dan kebudayaan nadiem makarim menjelaskan. Pemerintahan sudah mencatat. Keseluruhan ada sekitar 2.034.732 orang yang akan terima bsu itu. Mereka adalah guru dan dosen swasta yang belum terima kontribusi bantuan yang lain dari pemerintahan.

“kami pengecekan data itu dengan data yang menerima bantuan gaji dari kementerian ketenagakerjaan supaya tidak bertumpang-tindih dengan bantuan sosial lain seumpama kartu prakerja.” kata nadiem dalam sesion teleconference. Selasa (17/11/2020).

Selaku syarat. Dia mengatakan. Calon yang menerima harus mengikutkan surat keputusan yang menerima bsu dan surat pengakuan tanggung jawab mutlak (sptjm). Dalam surat itu guru dan dosen harus sampaikan jika pendapatan bulanannya tidak lebih dari rp 5 juta.

Nadiem juga mewanti-wanti beberapa calon yang menerima yang tidak bisa dipercaya akan data itu. “jika tidak jujur dapat mengambil perlakuan. Untuk yang telah mapan (kontribusi) sebesar itu mereka tidak dapat terima.” tegasnya.

“dan janganlah lupa. Tidak cuma pas target dan juga efektif. Dokumentasi seluruh dokumen berada di situs web. Jelas sudah dua formulir itu harus dan dibawa dan di-print.” tambah ia.

Ptk calon yang menerima bantuan upah dikatakannya tidak perlu kesepakatan dari siapa saja untuk dapat memperoleh kontribusi. Tinggal mengambil semua dokumen yang ada di web. Lalu di-print. Untuk selanjutnya dibawa ke bank buat mencairkan kontribusi.

“kemendikbud kerjakan pemantauan intern. External dikerjakan bpk. Untuk semuanya aduan berkaitan dapat dikatakan ke unit service terintegrasi.” tutur nadiem.

Pemerintahan salurkan kontribusi bantuan gaji (bsu) ke pengajar dan tenaga kependidikan non-pns sejumlah rp 1.8 juta. Bansos (bantuan sosial) itu akan diberi 1x secara tunai ke tenaga pengajar seperti guru dan dosen swasta yang belum terima stimulan apa saja dari pemerintahan.

Menteri pengajaran dan kebudayaan (mendikbud) nadiem makarim menjelaskan. Keseluruhan ada sekitar 2.034.732 orang yang menerima yang akan terima bsu sebesar rp 1.8 juta ini. Terbagi dalam dosen. Guru. Guru yang dikasih pekerjaan selaku kepala sekolah. Pengajar paud. Pengajar kesetaraan. Tenaga perpustakaan. Tenaga laboratorium. Sampai tenaga administrasi di seluruh sekolah baik negeri atau swasta di lingkungan kemendikbud.

“ini berita bahagia. Kita gagasan beri kontribusi bantuan gaji untuk seputar 2 juta orang. Dan sebesar dengan jumlah 1.8 juta yang diberi 1x ke semasing yang menerima.” kata nadiem dalam sesion teleconference. Selasa (17/11/2020).

Keseluruhan bujet yang dikeluarkan untuk bsu oleh kemendikbud ini sejumlah rp 3.662 triliun. Guru dan pengajar non-pns jadi jumlah yang menerima paling banyak yaitu 1.634.832 orang.

Nadiem menjelaskan. Ada beberapa syarat untuk calon yang menerima untuk memperoleh bsu itu. Pertama yaitu masyarakat negara indonesia (wni). Dengan status bukan selaku karyawan negeri sipil (pns). Dan mempunyai pendapatan di bawah rp 5 juta per bulan.

Lalu. Calon peserta tidak terima kontribusi bantuan gaji atau upah yang lain dari kementerian ketenagakerjaan s/d 1 oktober 2020. Dan pun tidak terima stimulan dari program kartu prakerja sampai 1 oktober 2020.

“faktanya. Bantuan sosial kita adil dan tidak mau ada bertumpang-tindih. Jadi tidak ada pribadi yang terima kontribusi secara banyak. Ini persyaratan kami yang simpel.” tutur nadiem.

Berkaitan proses pencairan kontribusi. Dia menerangkan. Kemendikbud membikinkan rekening baru untuk tiap pengajar dan tenaga kependidikan (ptk) yang menerima bsu. Kontribusi akan diteruskan secara setahap sampai akhir november 2020.

“tiap guru dan dosen dapat akses informasi gtk di informasi.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mendapati info berkaitan posisi pencairan kontribusi. Rekening bank semasing. Dan posisi cabang bank penyalur.” jelasnya.

Di saat ptk telah pahami info itu dan akan mencairkan kontribusi. Karena itu calon yang menerima harus mempersiapkan beberapa dokumen. Diantaranya ktp. Nomor dasar harus pajak (npwp) bila ada (tidak wajib). Surat keputusan yang menerima bsu. Dan surat pengakuan tanggung jawab mutlak (sptjm).

“surat keputusan yang menerima bsu dan sptjm dapat didownload dari informasi gtk dan pddikti. Untuk sptjm harus di-print dan diberi tanda tangan di atas materai.” ikat nadiem.

Kemudian. Ptk calon yang menerima kontribusi dapat bawa dokumen yang dipersyaratkan dan memberikan ke petugas bank penyalur untuk dicheck. Selanjutnya calon yang menerima akan diberi amanat untuk aktifkan rekening yang sudah disiapkan kemendikbud.

“ptk diberi waktu untuk aktifkan rekening sampai tanggal 30 juni 2021.” ujar nadiem.

Pemerintahan awalnya sudah kabarkan gagasan pemberian bantuan upah sejumlah rp 2.4 juta pada pegawai swasta yang terdaftar aktif di bpjs ketenagakerjaan.

 

By Timothy

error: Content is protected !!