Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Terus Bangkitkan UMKM

 

 

 

Pemerintahan lagi berusaha menghidupkan bidang usaha mikro. Kecil dan menengah (umkm) dalam rencana perbaikan perekonomian nasional di tengah-tengah wabah covid-19.

Deputi sektor restrukturisasi usaha kementerian koperasi dan ukm. Eddy satriya menjelaskan. Di indonesia ada seputar 63 juta usaha mikro. 783 ribu usaha kecil. 60 beberapa ribu usaha menengah dan 5 beberapa ribu usaha besar. Imbas covid-19 pada umkm salah satunya. Pemasaran turun dan bahan baku terusik. Koperasi juga hampir serupa kondisinya.

Bidang yang paling terimbas benar-benar pada pengadaan fasilitas. Minum dan makan. Pedagang besar. Ketengan dan industri pemrosesan. Kementerian koperasi dan ukm juga sudah lakukan beberapa langkah buat menghidupkan bidang umkm salah satunya. Bansos. Rileksasi dan restrukturisasi credit. Stimulan pajak. Digitalisasi umkm. Pembiayaan modal kerja. Aktivasi dan peluasan peresapan pasar dan koalisi merek.

“untuk jaga ekonomi di tengah-tengah wabah. Kementerian koperasi dan ukm telah sediakan beberapa langkah. Salah satunya untuk umkm yang telah pailit itu harus ditolong dengan kontribusi langsung tunai.” sebut eddy. Selasa (17/11/2020).

Sedang umkm atau koperasi yang bekerja akan direstrukturisasi dimulai dari cicilannya. Utang. Periode pembayaranya. Dan diberi bantuan bunga.

Disamping itu. Disiapkan kontribusi yang diprioritaskan untuk bidang pertanian. Peternakan. Perkebunan dan perikanan. Di mana bidang sebagai tulang punggung ini di kuartal ii dan iii sanggup tumbuh positif.

Selanjutnya setahap dana untuk usaha di bagian kesehatan misalkan. Refleksi. Salon dan yang lain. “kita persiapkan langkah- cara itu. Kita mempersiapkan keberlanjutan. Diantaranya bagaimana kita branding umkm di depan.” terang ia.

Faksinya juga lagi menggerakkan umkm bisa memaksimalkan tehnologi digital agar jalankan upayanya dari rumah dan tersambung ke ekosistem digital.

Masalahnya baru seputar 14 % umkm di indonesia yang tersambung dengan basis digital. “jadi seputar delapan juta-an umkm yang tersambung ke dunia digital ini yang perlu kita tambahkan.” tutur ia.

Staff pakar menteri keuangan sektor makro ekonomi dan keuangan internasional suminto. Menjelaskan dalam kerangka makro secara global pasar umkm indonesia belum mempunyai kemampuan untuk masuk di export dan berperan dalam perdagangan global.

Hal tersebut adalah hasil survey dari bi. Bps. Kementerian keuangan. Dan kementerian koperasi dan ukm berkaitan umkm terimbas covid-19. Ini karena umkm di indonesia sekitar 98.7 % proporsinya tetap sama sepanjang 10 tahun akhir atau kesusahan naik kelas.

“jika kita saksikan dari segi berperan pada gdp umkm kita besar sekali andilnya 60 %. Dan jika kita bicara jumlah unit upayanya itu lebih dari 90 %. Akan tetapi kita saksikan ada banyak masalah dengan umkm kita.” kata suminto dalam bmt summit mui 2020. Senin (16/11/2020).

Persoalan itu salah satunya. Sekitar 52.5 % umkm indonesia masih memiliki sifat tidak resmi. Berdasar survey international finance corporation (ifc) fakta umkm masih tidak resmi sebab banyak aktor umkm yang memikir masuk di resmi usaha itu susah. Mahal dan sulit.

“semoga dengan bermacam reformasi yang kita kerjakan terhitung dalam kerangka regulatory frame-work kita barusan meresmikan undang-undang ciptaker yang usaha untuk memberi kelancaran usaha. Dan keringanan dalam lakukan usaha semoga bisa di address.” katanya.

Selanjutnya persoalan dari segi financial akses. Umkm indonesia masih alami masalah berkaitan akses pada bidang keuangan yang diperlihatkan dengan beberapa tanda penting salah satunya cuman 25.5 % dari jumlah wiraswastawan yang mempunyai rekening.

Lalu jumlah credit yang diteruskan ke umkm cuman sejumlah 20 % dari keseluruhan credit nasional di mana dikuasai oleh beberapa bank himbara atau beberapa bank bumn.

Dan nyaris setengah dari umkm itu bergerak di bidang perdagangan yang tentu saja tidak memberi nilai ubah semakin tinggi dibanding beberapa sektor yang lebih riil seperti manufaktur.

“begitu umkm kita sedikit terjebak dalam mata rantai produksi bidang usaha menengah besar yang bisa mengusung umkm pada sustainability dan tingkatkan kelasnya. In line dengan itu 98.7 % usaha mikro proporsinya tetap sama semenjak 10 tahun akhir.” ujarnya.

Menko sektor ekonomi airlangga hartarto papar peringkasan izin umkm. Ini dikerjakan untuk membenahi cuaca investasi indonesia.

 

By Timothy

error: Content is protected !!